Setelah usulan peniadaan BBM subsidi di DKI Jakarta bergulir, Menko Perekonomian Hatta Rajasa lebih memandang bahwa hal itu akan mengorbankan kalangan ekonomi kelas menengah ke bawah.
Walaupun ide soal pembatasan BBM belum detail, termasuk apakah ada pengecualian bagi kalangan ekonomi tersebut, Hatta Rajasa mengusulkan BBG sebagai pengganti.
"Bagaimana dengan masyarakat DKI yang belum mampu? Subsidi masih diperlukan. Kalau memang (memungkinkan), diganti saja dengan transportasi lain yang berbahan gas. Itu jauh lebih baik," ungkap Hatta Rajasa.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa lebih jauh sebenarnya menyetujui usulan penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran daripada menghapuskan bensin jenis premium dan solar dari kawasan DKI Jakarta.
Ide peniadaan BBM subsidi dimulai dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Ia akan mengusulkan hal itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar penggunaan kendaraan pribadi berkurang dan masyarakat beralih menggunakan transportasi umum.
"Kami akan usulkan kepada Pak Presiden agar Jakarta tidak ada lagi bensin premium. Orang (diharapkan) akan memilih busway atau bus biasa," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Ide dari Wakil Gubernur DKI Jakarta ini didukung oleh pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Lumayan jika hal ini diterapkan di Jakarta karena wilayah Jabodetabek memang paling kritikal (sangat berperan dalam meningkatnya penggunaan BBM)," ujarnya di Jakarta.
Saat ini konsumsi BBM bersubsidi sudah melebihi kuota dari 40 juta kiloliter, menjadi 46 juta kiloliter. Pada 2013, pemerintah memberikan kuota sebesar itu, sementara ada kekhawatiran, ketiadaan pengendalian penggunaan BBM bersubsidi diprediksi akan membuat kuota meningkat menjadi 48 juta kiloliter
reff :
http://www.otosia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
yang bermanfaat ya, sopan dan terpercaya